KEBIJAKAN SOSIAL

MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN SOSIAL

Disusun oleh

ANTONIUS DIDIK TRIWIBOWO

NIM. 0610313022

KLAS : A

 

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2008

 

 

 

 

 

PENGANTAR

 

Sebagaimana kebijakan publik dan kebijakan sosial dewasa ini juga semakin diakui sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Ada kecenderungan bahwa seolah-olah kebijakan sosial hanya dapat dikembangkan oleh komunitas dimana kebijakan sosial tersebut beroperasi. Sehingga kebijakan sosial seakan-akan hanya merupakan domain atau wilayah kerja masyarakat sipil (civil society) dimana inisiatif lokal, organisasi sosial, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah dan gerakan-gerakan partisipasi lokal lainnya merupakan garda depan dalam membangun kabijakan sosial.

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi dengan mana modal sosial suatu komunitas dapat dikembangan atau sebaliknya. Tulisan ini berargumen bahwasanya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menempatkan hukum, kebijakan dan program-program pemerintah sebagai perangkat yang penting dalam meningkatkan kualitas modal sosial yang pada gilirannya bermanfaat bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial selain ditentukan oleh kualitas pelayanan langsung yang bersifat mikro juga dipengaruhi oleh sistem dan arah kebijakan sosial yang bersifat makro. Kebijakan sosial tersebut sangat menentukan tipe, jenis, sistem dan pendekatan pemberian pelayanan sosial kepada kelompok sasaran. Pengetahuan mengenai kebijakan sosial sangat penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan tersebut memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah kebijakan tersebut mampu merespon masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Malang, 23 April 2008

(Antonius Didik T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

Halaman Judul ……………………………………………………………………………………………….. I

Pengantar……………………………………………………………………………………………………II

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………….III

BAB I Pendahuluan ………………………………………………………………………………………… 1

  1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………..1
  2. Rumusan Masalah …………………………………………………………………………………2
  3. Tujuan Penulisan …………………………………………………………………………………. 3

BAB II Pembahasan …………………………………………………………………………………………4

Isu-isu kebijakan sosial ……………………………………………………………………………..4

Kebijakan sosial dan kebijaka publik ……………………………………………………….. 5

Hukum, Kebijakan Sosial dan Kebijakan Lembaga ………………………………………..6

Masalah sosial dan Pelayanan Sosial……………………………………………………………..7

-          Masalah Sosial …………………………………………………………………………..7

-          Pelayanan Sosial ………………………………………………………………………..8

Jenis dan Cakupan Pelayanan Sosial …………………………………………………………9

  1. Jaminan Sosial ……………………………………………………………………………10
  2. Perumahan …………………………………………………………………………………10
  3. Kesehatan……………………………………………………………………………………11
  4. Pendidikan ………………………………………………………………………………..12
  5. Pelayanan Sosial Personal …………………………………………………………….13
  6. Usahan Kesejahteraan Sosial dan Industri Kesejahteraan Sosial …………..13

BAB III Penutup …………………………………………………………………………………………….16

Kesimpulan …………………………………………………………………………………………………16

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………………….17

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.     Latarbelakang

 

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Menurut Herbert Simon, studi kebijakan mempunyai jangkauan yang lebih luas dan bersifat multidisipliner yang mempunyai dampak terhadap ilmu sosial yang lainnya. Perhatian terhadap proses pengambilan keputusan dipusatkan pada ide rasionalitas, yaitu sebagai sesuatu yang ”terkekang” namun mampu membuat perbaikan. Menurut pendapat Charles Lindblom (1993) bahwa proses pengambilan keputusan dipusatkan pada ide rasionalitas dengan menggunakan pendekatan ”incrementalism” atau bertingkat naik, artinya bahwa proses pengambilan keputusan merupakan langkah-langkah yang tertata dan penuh pertimbangan, dan pembuatan kebijakan adalah sebuah proses yang interaktif dan kompleks, tanpa awal dan tanpa akhir. Oleh sebab itu, dalam mempelajari proses kebijakan harus mempertimbangkan berbagai hal, antara lain terkait pemilihan umum, birokrasi, partai, politisi, kelompok kepentingan, dunia bisnis, kesenjangan, dan keterbatasan kemampuan untuk melakukan analisis. Sedangkan menurut pendapat David Easton (1953) bahwa proses kebijakan dapat dilihat dari segi input yang diterima, dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan), permintaan di dalam sistem politik, dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan. David Easton berusaha membuat konsep hubungan antara pembuat kebijakan, output kebijakan dan lingkungannya yang lebih luas.

Istilah publik merupakan segala aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Oleh sebab itu, sering muncul istilah kepentingan publik, barang publik, sektor publik, akuntabilitas publik, utang publik dan lain-lain. Istilah publik tersebut menjadi berbeda dengan istilah privat atau murni milik pribadi, namun batasan antara ruang publik dengan ruang privat sering menjadi perdebatan atau konflik yang berkepanjangan. “Paradigma baru kebijakan publik adalah kembalinya peran dasar pemerintah sebagai public service, jadi baik penerimaan maupun pengeluaran berorientasi kepada pelayanan publik. Paradigma baru tidak bisa diterjemahkan sebagai penambahan beban bagi masyarakat.” (Masykur Wiratmo)

  1. B.     RUMUSAN MASALAH

Kebijakan sosial adalah suatu proses penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan sosial yang mempengaruhi kelompok sasaran. Perumusan masalah kebijakan juga mencakup pencarian solusi-solusi terhadap dampak-dampak kebijakan yang bersifat negatif.

Masalah-masalah kebijakan sosial secara umum memiliki enam elemen, yaitu:

a.   Masalah kebijakan. Informasi ini meliputi argumen mengenai bukti-bukti pemasalahan, alternatif-alternatif kebijakan, tindakan-tindakan kebijakan, hasil-hasil kebijakan, dan keberhasilan-keberhasilan kebijakan.

b. Klaim kebijakan.   Klaim  kebijakan  adalah kesimpulan-kesimpulan  mengenai argumen-argumen kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah harus berinvestasi dalam bidang pendidikan atau mengeluarkan dana lebih besar lagi bagi penanggulangan anak jalanan dsb.

c. Justifikasi atau pembenaran. Aspek ini  meliputi  asumsi mengenai argumen kebijakan yang memungkinkan analisis kebijakan untuk melangkah dari masalah kebijakan ke klaim kebijakan. Suatu asumsi bisa mencakup informasi yang bersifat otoritatif, intuitif, analitis, kausal, pragmatis maupun kritis.

d. Pendukung. Pendukung  adalah  informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai dasar yang mendukung justifikasi. Pendukung dapat berupa hukum-hukum keilmuan, pendapat-pendapat para ahli atau prinsip-prinsip etis dan moral.

e.  Keberatan-keberatan atau sanggahan-sanggahan. Keberatan-keberatan adalah kesimpulan yang kedua atau argumen alternatif yang menyatakan bahwa suatu kondisi tidak dapat diterima (ditolak) atau dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu.

f.    Prasyarat. Aspek ini merupakan kondisi-kondisi yang dapat meyakinkan atau menjadi dasar bagi analis kebijakan untuk membenarkan klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, prasyarat biasanya dinyatakan dalam bahasa “kemungkinan” atau probabilitas. Misalnya, “kemungkinan besar”, “kecenderungannya adalah” atau “pada taraf signifikansi 1 persen”.

C.  Tujuan Penulisan

            Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran (komitmen) Pemerintah dalam upaya melaksanakan memutuskan suatu kebijakan publik yang menyangkut masalah-masalah sosial. Agar kebijakan tetap terfokus pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, pembuatan kebijakan harus dilandasi oleh lingkaran tahapan kebijakan yang meliputi perencanaan dan evaluasi.

           

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

ISU-ISU KEBIJAKAN SOSIAL

Kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari proses dan dimensi pembangunan secara luas. Karenanya perlu ditelaah secara singkat beberapa isu kebijakan sosial yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam proses dan mekanisme perumusan kebijakan sosial (Suharto, 1997)

(1).   Peran negara dan masyarakat. Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Seperti dinyatakan dimuka, bahwa pemerintah tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Sebesar apapun sumber-sumber ekonomi-sosial yang dimilikinya dan sehebat apapun kemampuan para pejabat dan aparatur pemerintah, tetap membutuhkan peran masyarakat.. Oleh karena itu, perumusan kebijakan sosial mensyaratkan adanya keseimbangan dan proporsionalitas dalam hal pembagian peran dan kekuasaan pemerintah dan masyarakat.

(2)  Perangkat Hukum dan Penerapannya. Perangkat hukum memiliki kekuatan memaksa, melalui sangsi dan hukuman yang melekat di dalamnya. Kebijakan sosial memerlukan perangkat hukum yang dapat mendukung diterapkannya kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berjalan secara efektif apabila dinyatakan secara tegas melalui perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, adakalanya perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Ketidak-konsistenan  antara ‘dassein’ dan ‘dasollen’ akan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat dan merosotnya citra lembaga-lembaga pembuat kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan sikap apatis dan bahkan antipati masyarakat kepada setiap produk kebijakan sosial.

(3)  Koordinasi antar Lembaga. Seperti  sudah   dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga tersebut agar kebijakan sosial tidak bersifat tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lain.

(4)   Sumber Daya Manusia. Aspek mengenai SDM ini menyangkut jumlah dan kualitas para pembuat kebijakan yang akan diserahi tugas dalam merumuskan kebijakan sosial. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kualifikasi SDM yang tepat. Selain ahli-ahli sosial, perumusan kebijakan sosial seringkali membutuhkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan bahkan ahli statistik.

(5) Pentingnya pelayanan sosial. Pentingnya pelayanan sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan isu penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan sosial. Isu ini terutama muncul karena adanya kecenderungan pemerintah yang semakin menurunkan anggaran belanjanya untuk kepentingan-kepentingan pelayanan sosial. Pelayanan sosial pada dasarnya merupakan investasi sosial yang berkorelasi positif dengan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman penulis berkunjung ke Costa Rica menunjukkan bahwa berkat kesigapan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya bagi pelayanan sosial, kualitas hidup warga masyarakat negara tersebut sangat memuaskan terutama bila dilihat dari indikator kualitas hidup (Human Development Index), seperti angka harapan hidup, jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran, dan bahkan pendapatan per kapitanya.

(6) Penentuan prioritas pelayanan sosial. Di sebagian besar negara berkembang keinginan untuk memperbaiki pelayanan sosial sangat besar, namun demikian sumber dana untuk pengadaan pelayanan tersebut sangat terbatas (Conyers, 1991). Ini berarti bahwa kebijakan sosial harus mampu diprioritaskan terhadap pelayanan sosial yang benar-benar penting dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apakah pelayanan sosial akan lebih diprioritaskan untuk perawatan anak terlantar, para manula, para penyandang cacat, rehabilitasi permukiman kumuh, atau peningkatan peran pemuda dan wanita.

(7)   Penentuan bentuk pelayanan sosial. Isu berikutnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai bentuk-bentuk pelayanan sosial apa yang cocok untuk negara berkembang. Dewasa ini semakin disadari bahwa bentuk-bentuk dan standar pelayanan di negara maju tidak dapat sepenuhnya diterapkan di negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diusahakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan kondisi setempat dan cocok ditinjau dari segi fisik, ekonomi, sosial dan politik negara yang bersangkutan. Secara luas kita dapat mengusulkan apakah pelayanan sosial akan berbentuk uang tunai (cash payment), barang (benefit in kind), atau berupa bantuan konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

(8)  Distribusi pelayanan sosial. Hampir bisa dipastikan bahwa semua negara menghadapi masalah yang sama dalam kaitannya dengan persoalan ‘supply’ dan ‘demand’ pelayanan sosial, dalam arti kebutuhan akan pelayanan sosial selalu lebih besar dari kemampuan pemerintah atau lembaga penyelenggara dalam mengusahakan pelayanan sosial. Keadaan ini tentunya memaksa kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh mengenai distribusi pelayanan sosial. Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam  pendistribusian pelayanan ini antara lain menyangkut segi geografis (desa, kota, daerah khusus), jender (pria, wanita, atau waria), usia (anak, remaja, manula) atau berdasarkan permasalahan-permasalahan khusus yang mendesak untuk segera dipecahkan.

(9)   Penetapan kuantitas atau kualitas pelayanan sosial. Karena sumber daya manusia dan dana relatif selalu terbatas, maka isu mengenai pilihan dalam menentukan kuantitas dan kualitas pelayanan harus pula menjadi bahan pertimbangan yang matang bagi para pembuat kebijakan sosial. Antara kuantitas dan kualitas pelayanan sering kali terjadi trade-off, dilema, sehingga perlu ditentukan mana dahulu yang akan diutamakan. Misalnya, mengingat masih besarnya sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan jumlah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial masih dianggap lebih penting daripada meningkatkan kualitas pelayanan lembaga tersebut. Dengan demikian, secara terpaksa diadakan pengorbanan dalam hal kualitas pelayanan sosial.

(10)  Pembiayaan pelayanan sosial. Isu kebijakan sosial lainnya yang sangat penting adalah mengenai pendanaan pelayanan sosial yang menyangkut, sistem, sumber dan metoda pendanaan. Terdapat suatu sistem di mana pelayanan sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai oleh pemerintah yang dananya diambil dari subsidi sektor-sektor lain dalam bidang perekonomian negara tersebut. Pelayanan pendidikan dasar merupakan salah satu contoh sistem ini. Sebaliknya, ada pula pelayanan sosial yang didasarkan pada segi komersial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, seperti asuransi kesehatan dan asuransi sosial tenaga kerja. Kini terdapat kecenderungan di mana sistem pendanaan lembaga pelayanan sosial (panti jompo, TPA) yang tadinya disubsidi penuh oleh pemerintah, kini bersifat komersial. Pada kenyataanya, sebagian besar negara maju dan berkembang banyak yang memilih jalan tengah di antara kedua sistem di atas.

KEBIJAKAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4): In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programs. Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengempangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2005).

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (lihat Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan.   Pemerintah  memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

2. Program  pelayanan sosial. Sebagian  besar  kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

3. Sistem  perpajakan.  Dikenal sebagai kesejahteraan  fiskal.  Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata (intangible aids). Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh kebijakan publik. Sedangkan kebijakan mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial.

Setiap negara memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kebijakan publik dan kebijakan sosial. Di Inggris misalnya, kebijakan mengenai air bersih termasuk pada kebijakan sosial. Di China, kebijakan sosial mencakup pemberian makanan dan pakaian kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan di Belanda, kegiatan-kegiatan kebudayaan (cultural activities) merupakan bagian penting dari kebijakan sosial (Spicker, 1995).

Sebagaimana dibahas secara lebih detail dalam buku penulis yang lain, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Suharto, 2006), kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (disadvantegd groups), yakni para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak telantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial.

HUKUM, KEBIJAKAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN LEMBAGA

Seperti dijelaskan di depan, hukum atau perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan, meskipun tidak semua kebijakan berbentuk hukum. Dalam perspektif yang lain, hukum bisa juga dipisahkan dari kebijakan. Hukum dipandandang sebagai fondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi. Di Indonesia, sebagai ilustrasi, kebijakan sosial yang berkaitan dengan program jaminan sosial dirumuskan dengan merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Kebijakan Sosial bisa pula dibedakan dengan kebijakan lembaga, dan praktek aktual. Meskipun tidak harus berlaku di setiap konteks, Gambar 2.1 memberi petunjuk bahwa kebijakan sosial bisa dijadikan rujukan oleh sebuah lembaga untuk merumuskan kebijakan lembaga yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program dan praktek aktual yang diterapkan di lembaga tersebut.

MASALAH SOSIAL DAN PELAYANAN SOSIAL

Kebijakan sosial sangat berkaitan erat dengan masalah sosial dan pelayanan sosial. Sebagaimana dijelaskan di muka, kebijakan sosial pada hakikatnya merupakan respon terhadap masalah sosial yang dilakukan melalui pemberian berbagai program pelayanan sosial.

Masalah Sosial

Para sosiolog biasanya memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang yang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Para pekerja sosial seringkali mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peranan-peranannya di masyarakat. Masalah sosial bisa juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Kemiskinan, pengangguran, penyebaran HIV/AIDS, perceraian, kenakalan remaja, misalnya, adalah contoh masalah sosial, karena merupakan kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan oleh hampir semua orang. Masalah sosial tertentu mungkin hanya dipandang sebagai masalah atau kondisi yang tidak menyenangkan oleh sebagian orang saja. Remaja yang memainkan musik rock atau metal yang memekakkan telinga di sebuah alun-alun mungkin tidak memandang “kegaduhan” tersebut sebagai sebuah masalah. Tetapi, orang-orang lainnya mungkin berpendapat bahwa musik rock sebagai sebuah masalah sosial. Para perokok tentu saja tidak akan memandang kebiasaan merokok sebagai masalah sosial. Tetapi, bagi mereka yang tidak merokok, kebiasaan merokok merupakan masalah sosial karena dipandang membahayakan kesehatan baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif.

Sebuah fenomena dikatakan sebuah masalah sosial biasanya karena menjadi perhatian publik. Peran media massa di sini sangat penting. Karena media massa seperti koran, televisi atau radio merupakan saranan komunikasi yang bisa menjadi ukuran apakah fenomena itu menjadi perhatian publik atau tidak. Kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan salah terhadap anak (child abuse), penyalahgunaan obat-obat terlarang, kerusakan lingkungan, polusi, kelangkaan air bersih, persebaran flu burung, HIV/AIDS, busung lapar adalah beberapa contoh masalah sosial karena sering disiarkan atau dipublikasikan oleh media massa. Menurut Jenssen, secara luas masalah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya (Suharto, 1997). Horton dan Leslie memberikan pengertian masalah sosial sebagai suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif (Suharto, 1997). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan Menurut faham hedonisme, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau ‘buruk’ sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat.Penggunaan narkotika, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya, sebagai sesuatu yang ‘wajar’ dan ‘biasa’, penggunaan whisky, johny walker atau sampagne bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat sakit kepala. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan  sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan untuk dicarikan jalan pemecahannya, karena dianggap sebagai masalah sosial.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu per satu. Tetapi, masalah sosial hanya dapat diatasi melaui rekayasa sosial (social engineering) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Masalah kemiskinan, misalnya, tidak bisa dipecahkan hanya dengan memberi bantuan uang atau barang kepada satu atau dua orang atau beberapa orang saja tanpa mengkaitnya dengan situasi sosial yang lebih luas.

Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas. Kategorisasi pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan sasaran pelayanannya (misalnya: pelayanan atau perawatan anak, remaja, lanjut usia), setting atau tempatnya (misalnya: pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, pejara, rumah sakit) atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya: pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan) (lihat Gilbert dan Specht, 1981; Johnson, 1984; Zastrow, 1999; Zastrow, 2000; Suharto, 2005; Suharto, 2006) Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep Negara Kesejahteraan (welfare state).

Negara Kesejahteraan  merupakan sistem yang memberi peran kepada negara untuk pro-aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Selain itu, sebagai sebuah aktivitas yang terorganisasi, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.

Pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditujukan untuk mempromosikan kesejahteraan. Namun demikian, pemberian pelayanan sosial bukan merupakan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ia hanyalah salah satu strategi kebijakan sosial dalam mencapai tujuannya. Jika demikian, mengapa pelayanan sosial dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan sosial? Mengacu pada perkembangan di negaranegara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, jawabannya adalah karena terkait aspek sejarah dan ideologi (Spicker, 1995). Secara historis, perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sistem Negara Kesejahteraan (welfare state) khususnya di negara-negara Eropa Barat segera setelah Perang Dunia II berakhir. Sistem Negara Kesejahteraan mengacu pada konsep dan sekaligus pendekatan yang menekankan pentingnya pemberian pelayanan sosial dasar bagi setiap warga negara. Secara ideologis, pelayanan sosial didasari keyakinan bahwa tindakan sosial dan pengorganisasian sosial merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warga negara. Selain itu, pentingnya pelayanan sosial dilandasi oleh keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan publik lainnya tidak selalu mampu mengatasi masalah sosial secara efektif.

Hampir selama dua abad, kebijakan sosial dipandang sebagai sebuah strategi alternatif bagi ideologi kapitalisme yang terbukti gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pasar bebas yang dianut kapitalisme dan kini bermetamorfosa menjadi faham neoliberalisme dengan kebijakan-kebjakan penyesuaian strukturalnya (structural adjustment policies) terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat. Pengalaman di negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin ketika dihadapkan pada krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa resep-resep neoliberalisme yang disuntikkan Bank Dunia dan IMF terbukti tidak ampuh. Bahkan, beberapa kebijakan swastanisasi BUMN, restrukturisasi birokrasi, mergerisasi perbankan yang dianjurkan dua lembaga ini malah memperburuk dan memperpanjang krisis ekonomi yang kemudian melahirkan krisis multidimensi.

JENIS DAN CAKUPAN PELAYANAN SOSIAL

Di negara-negara industri maju, seperti AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru, secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan dan pelayanan atau perawatan sosial personal (Spicker, 1995; Thompson, 2005) Kelima bidang tersebut biasanya diorganisir oleh lembaga pemerintah atau departemen, seperti departemen kesejahteraan sosial, departemen pendidikan, departemen kesehatan atau oleh badan-badan khusus yang dibentuk berdasarkan undangundang. Tentu saja, badan-badan swasta juga terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial ini.

Namun, umumnya pelayanan sosial swasta, seperti jaminan sosial, perumahan lebih banyak ditujukan bagi kelompok masyarakat yang mampu membayar. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan publik, jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan negara lebih banyak difokuskan untuk kelompok-kelompok lemah. Jika pun diberikan secara universal kepada semua kelompok masyarakat, biasanya kuantitas dan kualitasnya dikategorikan sesuai dengan standar kebutuhan dasar. Dalam jaminan sosial, misalnya, asuransi sosial yang diselenggarakan perusahaan swasta, tunjangan atau pertanggungannya lebih besar dari asuransi sosial pemerintah sesuai dengan premi yang dibayar oleh pesertanya. Kalau perumahan mewah kategori real estate sudah pasti dikelola pengembang swasta, maka pelayanan perumahan yang diselenggarakan pemerintah biasanya disebut “perumahan publik” (public housing) atau “perumahan sosial” (social housing) (Reeves, 1996). Di Indonesia, yang termasuk perumahan sosial antara lain Rusunawa (Rumah Susun Sewa Sederhana) dan RSS (Rumah Sangat Sederhana).

1. Jaminan sosial

Jaminan sosial (social security) menunjuk pada sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (income maintenance). Di AS dan beberapa negara Eropa, seperti Perancis, jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi sosial (social insurance), yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang sesuai kontribusinya yang biasanya berupa pembayaran premi. Asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, kematian adalah beberapa contoh asuransi sosial. Di negara lainnya, jaminan sosial mencakup bantuan sosial (social assistance), yakni bantuan uang atau barang yangbiasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpamempertimbangkan kontribusinya. Anak telantar, jompo telantar, penyandang cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial. Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem Negara Kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin bahwa terdapat jaring pengaman pendapatan (financial safety net) bagi mereka yangtidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dinyatakan Thomson (2004: 40): “It is argued that no-one in a civilized society should be in a position where they cannot afford the basic necessities of life.” Dalam sebuah masyarakat yang beradab, tidak boleh ada seorangpun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kehidupan dasarnya.

2. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya mereka yang tergolong keluarga kurang mampu. Seperti telah disinggung di muka, pelayanan perumahan yang disediakan pemerintah adalah perumahan publik atau perumahan sosial. Selain menyediakan Rusunawa atau RSS, perumahan sosial juga bisa mencakup:

  • Penyediaan rumah sewa dewan kota yang relatif murah. Di Ingggris, Australia dan Selandia Baru, perumahan seperti ini disebut city council housing.
  • Pemberian subsidi terhadap asosiasi-asosiasi penyedia perumahan bagi kelompok-kelompok khusus. Misalnya, perumahan bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
  • Pemberian subsidi atau kemudahan akses kredit bagi pembelian rumah.
  • Bantuan finansial bagi lembaga-lembaga sukarela yang menyediakan akomodasi dan dukungan terhadap para tuna wisma
  • Pemberian ijin dan pengawasan terhadap akomodasi atau rumah-rumah sewa yang diselenggarakan masyarakat sehingga tidak melanggar standar dan ketentuan yang berlaku.

3. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai.Melainkan pula orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan kesehatan publik diorganisir oleh lembaga yang disebut The National Health Service. Lembaga ini menyediakan pelayanan perawatan kesehatan dasar gratis hampir bagi seluruh warga negara.

Tentu saja, pelayanan kesehatan bukanlah monopoli pemerintah saja. Namun, seperti halnya jaminan sosial dan perumahan, pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.

Selain itu, peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik ini juga mencakup pemilikan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan terhadap penyelenggara dan penyedia perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Selain dokter dan perawat, para pekerja sosial juga terlibat dalam pelayanan dan perawatan kesehatan. Para pekerja sosial yang bekerja di bidang kesehatan atau bekerja di rumah sakit biasanya disebut sebagai pekerja sosial medis (medical social worker) yang termasuk ke dalam kelompok paramedis. Para pekerja sosial medis ini biasanya selain menjadi bagian dari tim kesehatan rumah sakit, juga memfokuskan pertolongannyakepada aspek-aspek psikososial pasien dan pengorganisasian sistem pembiayaan bagi pasien-pasien yang tidak mampu. Di Bandung, beberapa rumah sakit negeri dan swasta yang telah melibatkan pekerja sosial medis antara lain Rumah Sakit Hasan Sadikin, Al-Islam, Borromeus, dan Santo Yusup. Di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan St Carolus jugatercatat memiliki pekerja sosial medis.

Keterlibatan pekerja sosial dalam bidang kesehatan terutama dilandasi perubahan paradigma tentang sakit dan hidup sehat yang tidak lagi semata-mata menyangkust aspek fisik manusia saja.

v  Masalah-masalah psikososial dan kultural bisa menjadi penyebab atau akibat dari sakit atau sehatnya seseorang. Stress, depresi, kejenuhan kerja (burnout) bisa menimbulkan penyakit. Sebaliknya, penyakit yang diderita seseorang juga bisa menimbulkan stress dan depresi. Gaya hidup tidak sehat, perilaku merokok, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga berkaitan erat dengan isu-isu kesehatan.

v  Isu-isu kesehatan merupakan bagian dari, atau ditentutakan oleh, berbagai faktor psikis, sosial dan ekonomi yang memerlukan penanganan komprehensif bukan saja dari pekerja medis “tradisional” seperti dokter dan perawat, melainkan pula profesi lain seperti psikolog, psikiater dan pekerja sosial.

v   Banyak masalah sosial, seperti ketergantungan terhadap narkoba, perceraian, pelacuran, pekerja anak, anak jalanan, perlakuan salah terhadap anak (child abuse, termasuk sexual abuse) sangat berkaitan dengan, dan bahkan menimbulkan, masalah-masalah kesehatan.

4. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembagalembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembagalembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu. Pendidikan harus bersifat wajib terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Pendidikan formal yang bersifat umum dapat diberikan di sekolah atau universitas yang dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Namun, pendidikanpendidikan alternatif bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, seperti penyandang cacat, lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil (KAT) bisa diselenggarakan bersama oleh Departemen Sosial, Depdiknas dan lembaga-lembaga sukarela. Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat masyarakat modern.

Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat diperlukan oleh dunia kerja, melainkan pula untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, yakni membebaskan masyarakat dari kebodohan dan ketertinggalan. Pelayanan pendidikan memiliki beberapa implikasi dan keterkaitan dengan peranan para pekerja sosial.

  • Para pekerja sosial dan atau para pekerja pendidikan spesialis (seperti pendidik atau pelatih bidang-bidang vokasional khusus di sekolah-sekolah luar biasa) terlibat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terkait dengan pendidikan.
  • Pekerja sosial biasanya terlibat dalam asesmen multidisiplin mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa sesuai dengan isu-isu yang berkembang di sekolah.
  • Anak-anak  atau remaja yang mengalami   hambatan   belajar  memiliki kebutuhan-kebutuhan pendidikan yan kompleks dan berbeda dengan anak atau remaja lain. Mereka memerlukan keterlibatan pekerja sosial.
  • Sekolah seharusnya memiliki hubungan yang erat dengan keluarga dan komunitas. Keberhasilan pendidikan anak dan remaja dewasa ini banyak ditentukan oleh lingkungan yang kondusif baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, serta adanya interaksi yang positif diantara ketiga domain itu.

Di negara-negara maju, para pekerja sosial banyak yang bekerja di sekolah-sekolah. Mereka yang dikenal sebagai pekerja sosial sekolah (school social worker) ini memiliki tugas-tugas yang erat kaitannya dengan guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan). Perbedaanya, fokus pekerja sosial sekolah biasanya mencakup tidak hanya penanganan masalah-masalah psikologis, kenakalan atau prestasi rendah siswa saja, melainkan pula menyentuh penanganan masalah psikososial dan komunitas yang lebih luas.

Misalnya, kemampuan pekerja sosial mengenai metoda Bimbingan Sosial Perseorangan

(social casework) dan Bimbingan Sosial Kelompok (socialgroupwork) memungkikan dilakukannya penanganan masalahmasalah psikososial siswa atau para remaja secara dinamis dan holistik, mengintegrasikan pendekatan-pendekatan konseling individual dan dinamika kelompok. Kompetensi pekerja sosial dalam melakukan Pengembangan Masyarakat (community development) juga memungkinkan dirancangnya programprogram pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah, termasuk menggerakkan dunia usaha untuk melakukan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility) di bidang pendidikan.

5. Pelayanan sosial personal (personal social service)

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang pelayanan pekerja sosial populer sejak tahun 1960an. Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial (social care) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar, pelayanan ini mencakup tiga jenis:

v  Perawatan anak (child care). Perawatan anak diberikan terhadap anak-anak dan keluarganya, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami cacat fisik dan mental yang tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa pertolongan pihak lain. Pelayanan ini bisa pula mencakup perlindungan anak (child protection) dan pengasuhan anak, misalnya terhadap anak-anak yang ibunya bekerja, khususnya jika pelayanan pendukung tidak tersedia.

v  Perawatan masyarakat (community care). Merupakan alternatif terhadap pelayanan yang diberikan di dalam lembaga (institution-based care). Pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat (community-based rehabilitation) dan rehabilitasi keliling (mobile rehabilitation), misalnya, merupakan salah satu bentuk community care yang umum diberikan oleh Dinas atau Kantor Sosial di Indonesia. Pelayanan umumnya diberikan di rumah atau di lingkungan masyarakat terhadap mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang memerlukan penanganan profesional selain bantuan dari pihak keluarga dan warga masyarakat setempat. Fasilitas dan sumber pendanaan juga biasanya diinvestasikan di dalam komunitas yang bersangkutan.

v  Peradilan kriminal (criminal justice). Pekerja sosial memiliki peranan penting dalam sistem peradilan kriminal. Mereka biasanya disebut dengan pekerja sosial koreksional (correctional social worker). Di negara-negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia, para pekerja sosial telah lama terlibat dalam penanganan masalah kriminal, termasuk terhadap pelanggar hukum anak-anak. Biasanya mereka memberikan pelayanan konseling atau terapi psikososial terhadan narapidana yang masih berada di penjara, maupun terhadap eks-Napi yang telah kembali ke masyarakat.

USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INDUSTRI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pelayanan sosial adalah kegiatan terorganisir untuk meningkatkan kondisi orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Sosial dan sejumlah besar organisasi-organisasinon pemerintah telah memainkan peranan penting dalam bidang pelayanan sosial. Dana yang dipergunakan lembagalembaga pemerintah bagi pelayanan sosial biasanya diperoleh dari pajak. Sedangkan, pelayanan sosial yang diselenggarakan badan-badan non pemerintah seringkali didanai oleh sumbangan individu, pengusaha atau lembaga donor internasional. Beberapa organisasi sosial penyelenggara pelayanan sosial yang beroperasi di bawah koordinasi pemerintah biasanya memperoleh dana dari pemerintah. Misalnya, Karang Taruna, PKK atau panti-panti sosial swasta tertentu memperoleh dana dari Departemen Sosial untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial yang dikenal sebagai usaha kesejahteraan sosial. Meskipun pelayanan sosial, khususnya yang bersifat universal dan komprehensif diberikan oleh pemerintah, beberapa lembaga non-pemerintah baik yang berskala nasional maupuninternasional juga sering terlibat dalam memberi pelayanan sosial:

  • Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta memiliki pusat rehabilitasi dan rumah singgah bagi anak jalanan. Yayasan Bintang Pancasila memberi fasilitas sekolah dan rumah singgah bagi anak jalanan. Yayasan Sayap Ibu bekerja sama dengan pemerintah memberikan pelayanan adopsi anak. Yayasan Pelayanan Anak Cacat (YPAC) memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak cacat. Lembaga ini memiliki 16 cabang di seluruh Indonesia. Sebagian besar dana lembaga ini berasal dari sumbangan masyarakat dan bantuan pemerintah. Lembaga-lembaga internasional yang memiliki program pelayanan sosial bagi anak juga cukup banyak, diantaranya Save the Children, Christian Children Fund, Terre des Hommes.
  •  Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah organisasi payung yang memberikan berbagai macam pelayanan sosial melalui pusat-pusat pelayanan remaja dan klinik-klinik kesehatan ibu dan anak. Lembaga ini memperoleh dana dari International Plan Parenthood Federation (IPPF) dan United Nations Population Fund untuk menjalankan berbagai progrm di berbagai cabangPKBI di seluruh Indonesia.
  • Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia adalah lembaga payung yang memberi pelayanan sosial bagi tuna rungu. Federasi ini didanai oleh pemerintah danmemiliki beberapa lembaga non-pemerintah sebagai anggotanya.
  • Semenjak bencana Tsunami menimpa Aceh pada Desember 2004, banyak lembaga sukarela terlibat dalam programprogram pelayanan sosial paska bencana. Lembagalembaga ini umumnya bekerja di bawah koordinasi lembaga bentukan pemerintah, yakni Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), meskipun sebagian ada yang menerima dana langsung dari donor-donor internasional.

Dalam perkembangannya, pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta dan organisasi nonpemerintah atau sering disebut sebagai Lembaga Swadaya Pemerintah (LSM) melibatkan anggaran yang sangat besar. Mereka umumnya memperoleh dana dari donor internasional atau pihak ketiga (perusahaan swasta atau BUMN) melalui pengajuan proposal dan kadangkala melibatkan tender terbuka. Struktur organisasi lembaga-lembaga ini juga sudah relatif besar dan umumnya terdiri dari direktur atau sekretaris jenderal, beberapa manajer program dan keuangan, staff administrasi, lengkap dengan fasilitas perkantoran modern. Oleh karena itu, berbeda dengan organisasi-organisasi sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan skala kecil, lembaga-lembaga non-pemerintah ini sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai lembaga nir laba atau lembaga sukarela. Lebih dari sekadar usaha kesejahteraan sosial, di lihat dari strategi, cakupan kegiatan, dan sistem serta besarnya anggaran dana mereka, lembaga-lembaga non-pemerintah ini lebih tepat disebut sebagai “kontraktor sosial” atau “perusahaan sosial”, karena mirip organisasi bisnis yang

bergerak di bidang industri kesejahteraan sosial.

BAB III

PENUTUP

 

Kesimpulan

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan sosial, dapat dijadikan perangkat negara yang penting dalam membangun dan meningkatkan modal sosial. Pemerintah dapat menciptakan kondisi di kebijakan  sosial adalah suatu keputusan  yang dapat dikembangan atau sebaliknya. Bahwasanya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menempatkan hukum, kebijakan dan program-program pemerintah sebagai perangkat yang penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan sosial yang pada gilirannya bermanfaat bagi pembangunan bangsa secara menyeluruh.

Walaupun pemerintah memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan sosial, tidaklah berarti bahwa hanya pemerintah sajalah yang berhak menangani masalah ini. Perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan-kegiatan operasional, baik dikarenakan oleh faktor manusianya, maupun kurang lengkapnya peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, perlu usaha keras agar terjamin adanya keselarasan antara perangkat hukum dan implementasinya. Seperti  sudah   dinyatakan di muka, kebijakan sosial seringkali menjadi urusan berbagai departemen dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Meskipun kebijakan sosial, menyangkut ‘aspek sosial’, tetapi dalam merumuskan kebijakan tersebut diperlukan sejumlah orang yang memiliki beragam profesi dan latar belakang akademik tertentu.

Kebijakan sosial seringkali melibatkan program-program bantuan yang sulit diraba atau dilihat secara kasat mata (intangible aids). Karenanya, masyarakat luas kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan publik lebih luas daripada kebijakan sosial. Sebuah fenomena dikatakan sebuah masalah sosial biasanya karena menjadi perhatian publik. Peran media massa di sini sangat penting. Karena media massa seperti koran, televisi atau radio merupakan saranan komunikasi yang bisa menjadi ukuran apakah fenomena itu menjadi perhatian publik atau tidak.

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara perseorangan atau satu per satu. Tetapi, masalah sosial hanya dapat diatasi melaui rekayasa sosial (social engineering) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang pelayanan pekerja sosial populer sejak tahun 1960an. Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial (social care) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial.

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (lihat Midgley, 2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

 

Suharto, Edi (2005a), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi (2005b), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama

Suharto, Edi (2006), “Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance”, makalah yang disampaikan pada Semiloka Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006

Conyers, Diana, (1992), Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Penterjemah Susetiawan),

Dunn, William N. (1981), Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Huttman, Elizabeth Dickerson (1982), Introduction to Social Policy, New York: McGraw-Hill Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartasasmita, Ginanjar (1996), Kebijakan dan Pembangunan Sosial, Malang: Fakultas Ilmu  Administrasi, Universitas Brawijaya

Meyr, Robert R (1995), Policy and Program Planning: A Developmnt Perspective, Englewood Cliff: Prentice-Hall

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media presindo

Moekijat (1995), Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Mandar Maju Quade, E.S. (1982), Analysis for Public Decisions, New York: Elsevier Science

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekrjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung:         Lembaga Studi Pembangunan.

 

Abdul Wahab, Solichin. 1999. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: PT Danar Wijaya.

Dwidjowijoto, R. Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Elex Media Komputindo.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s